Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 13 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN HIPPUN PEMEKONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang		:		a.		bahwa Badan Hippun Pemekonan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon, merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon ;
				b.		bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Hippun Pemekonan;
Mengingat		:		1.		Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
				2.		Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
				3.		Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
				4.		Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
			5.		Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
			6.		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
			7.		Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

 BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG BADAN HIPPUN PEMEKONAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.   Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;

b.   Pemerintah   Daerah  adalah  Bupati   beserta  Perangkat  Daerah  sebagai   unsur penyelenggara pemerintah daerah;

c.   Bupati adalah Bupati Tanggamus;

d.   Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

e.   Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus;

f.   Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus;

g.   Penjabat Kepala Pekon adalah seorang penjabat Kepala Pekon yang diangkat oleh Bupati untuk waktu tertentu;

h.   Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

i.    Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

j.   Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon;

k.   Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

1.   Pengurus BHP adalah Pimpinan dan Anggota BHP;

m. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.

n.  Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

o.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

p.  Musrenbang Pekon adalah forum antarpelaku di Pekon dalam rangka menyusun rencana pembangunan Pekon;

q.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan BHP, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan;

r.   Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah perolehan bagian keuangan Pekon dari Kabu paten;

s.   Rencana Pembangunan Tahunan Pekon, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKP Pekon), adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BHP berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.

Pasal 3

BHP berfungsi menetapkan peraturan Pekon bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BHP mempunyai tugas dan wewenang:

a.  membahas rancangan Peraturan Pemekonan bersama Kepala Pekon;

b.  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Pemekonan  dan Peraturan Kepala Pekon;

c.   mengusulkan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Pekon;

d.  membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon;

e.  menggali,menampung,  menghimpun,  merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f.   menyusun tata tertib BHP.

Pasal 5

BHP mempunyai hak:

a.   meminta   keterangan   dan   pertanggungjawaban   kepada   Pemerintah   Pekon minimal 1 (satu) tahun sekali;

b.   menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BHP mempunyai hak :

a.  mengajukan rancangan Peraturan Pekon;

b.  mengajukan pertanyaan;

c.  menyampaikan usul dan pendapat;

d.  memilih dan dipilih sebagai pimpinan BHP;

e.  memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan Pekon.

Pasal 7

Anggota BHP mempunyai kewajiban :

a.  mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b.  melaksanakan   kehidupan   demokrasi   dalam   penyelenggaraan   pemerintahan Pekon;

c.   mempertahankan  dan  memelihara  Hukum  Nasional  serta  Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.   menyerap, menampung, menghimpun, dan menindakianjuti aspirasi masyarakat;

e.   memproses pemilihan Kepala Pekon;

f.   mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g.   menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

h.   menjaga    norma    dan    etika    dalam    hubungan    kerja    dengan    lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

(1)   BHP mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.

(2)   Penyampaian hasil kinerja BHP disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(3)   Penyampaian  hasil  kinerja  BHP dapat dilakukan melalui  pertemuan  dengan masyarakat atau mass media.

BAB III

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)   Anggota BHP adalah wakil dari penduduk Pekon bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

(2)   Anggota BHP terdiri dari Ketua Rukun Warga,  pemangku  adat golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

(3)   Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BHP adalah:

a. Penduduk setempat sekurang kurangnya 1 (satu) tahun

b. Mempunyai izasah serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajat

c. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun atau telah kawin atau pernah kawin

d. Tidak terganggu jiwanya

e. Tidak sedang menjalani hukuman atau berstatus sebagai terdakwa

f.  Bersedia dicalonkan

Pasal 10

(1)   Anggota BHP ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

(2)   Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan pemuka masyarakat lainnya.

(3)   Yang dapat dipilih menjadi anggota BHP adalah peserta musyawarah.

(4)    Jumlah anggota BHP ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Pekon.

Pasal 11

(1)    Pengangkatan Pengurus BHP BHP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)    Anggota BHP sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakatdan dipandu oleh Bupati.

(3)    Susunan kata-kata sumpah/janji BHP sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BHP dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pekon, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 12

(1)   Pimpinan BHP terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2)   Pimpinan BHP dipilih dari dan oleh anggota BHP secara langsung dalam Rapat BHP yang diadakan secara khusus.

(3)   Rapat pemilihan Pimpinan BHP untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

(1)   Rapat BHP dipimpin oleh Pimpinan BHP.

(2)   Rapat BHP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BHP, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3)   Dalam hal tertentu Rapat BHP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ²/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BHP, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BHP yang hadir.

(4)   Hasil rapat BHP ditetapkan dengan Keputusan BHP dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BHP.

Pasal 14

(1)   Pimpinan dan Anggota BHP menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Pekon.

(2)   Tunjangan pimpinan dan anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Pekon.

Pasal 15

(1)    Untuk kegiatan BHP disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Pekon yang dikelola oleh Sekretaris BHP.

(2)    Biaya untuk kegiatan BHP ditetapkan setiap tahun dalam APB Pekon.

Pasal 16

(1)    Pimpinan dan Anggota BHP tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

(2)    Pimpinan dan Anggota BHP diiarang :

a. sebagai pelaksana proyek Pekon;

b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat lain;

c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

d. menyalahgunakan wewenang; dan

e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 17

Masa jabatan anggota BHP adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

Keanggotaan BHP berhenti atau diberhentikan karena:

a.  Meninggal dunia

b.  Atas permintaan sendiri

c.   Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BHP yang baru

d.  Melanggar sumpah dan janji

e.  Terdakwa atau terpidana

f.   Melakukan    perbuatan   yang   bertentangan   dengan    peraturan    perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1)   Pemberhentian pengurus BHP diusulkan oleh Ketua BHP kepada Bupati melalui Kepala Pekon.

(2)   Anggota BHP yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BHP.

(3)   Anggota BHP yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengurus BHP.

Pasal 20

(1)   Anggota   BHP   yang   berhenti   atau   diberhentikan   sebelum   berakhir   masa jabatannya diadakan pergantian.

(2)   Masa  jabatan   keanggotaan  BHP  pengganti   adalah  sisa   waktu   yang  belum dijalankan oleh anggota BHP yang berhenti atau diberhentikan.

(3)   Mekanisme   penetapan    anggota   BHP   pengganti    dilakukan    dengan   cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BHP, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 22

(1)   Apabila pimpinan BHP berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BHP.

(2)   Mekanisme penggantian pimpinan BHP dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antar pengurus BHP.

(3)   Masa jabatan pimpinan BHP pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BHP yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 23

(1)   Dalam melaksanakan tugasnya, BHP dibantu oleh Sekretariat BHP.

(2)   Sekretariat BHP dipimpin oleh Sekretaris BHP.

(3)   Alat kelengkapan BHP lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(4)   Sekretariat dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BHP.

Pasal 24

(1)   Ketentuan lebih lanjut mengenai BHP, ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.

(2)   Peraturan Pemekonan sekurang-kurangnya memuat materi:

a. persyaratan untuk menjadi  anggota sesuai dengan kondisi  sosial  budaya masyarakat setempat;

b. mekanisme musyaw^rarah dan mufakat penetapan anggota;

c. fungsi, tugas dan wewenang;

d. hak, kewajiban, dan larangan;

e. penggantian anggota dan pimpinan;

f.  hubungan kerja dengan Kepala Pekon dan lembaga kemasyarakatan;

g. keuangan dan administratif.

BAB IV

 TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 25

(1)   Tindakan  penyidikan  terhadap  pengurus BHP,  dilaksanakan setelah  adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2)   Hal-hal yang dikecualikan adalah :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

b. diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang  diancam   dengan pidana mati.

(3)   Tindakan   penyidikan  sebagaimana  dimaksud   ayat  (2)   diberitahukan  secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Kepengurusan BHP yang ada pada saat ini, masih tetap berlaku sampai terbentuknya BHP berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Hippun Pemekonan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung

pada tanggal 21 Desember 2006

  

BUPATI TANGGAMUS,

             dto

     FAUZAN SYA'IE